Berita Utama

Korupsi Dana Desa Nulle, Benarkah?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SoE, METROTIMOR. com–Mantan Kepala Desa Nulle, Oskar Selan telah diadukan ke pihak penegak hukum. Ia dilaporkan bersama Adrianus Y. E. Tse (Bendahara) dan Yoksan H.R. Selan (Ketua TPK) oleh pemuda Desa Nulle lantaran beberapa kegiatan pembangunan desa semasanya menjadi  Kepala Desa tidak maksimal dilaksanakan.

Setidaknya ada empat point laporan yang telah disampaikan dengan dugaan kerugian mencapai Rp. 200.000.000.

Kamis 8 Agustus 2019, masyarakat desa Nulle yang berasal dari elemen pemuda mendatangi kantor Kejaksaan Negeri TTS. Mereka menyambangi kantor tersebut untuk membawa dokumen laporan (dugaan) penyalahgunaan Dana Desa.

Dengan aduan yang telah disampaikan ke pihak penegak hukum, maka tersirat kenyakinan bahwa keadilan masih ada di bumi ‘cendana’.
Dalam laporan yang telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri TTS, setidaknya ada empat hal mendasar yang diadukan agar dapat ditindak-lanjuti melalui jalur hukum. Mulai dari mangkraknya pembangunan gedung PAUD Nulle, bantuan non lokan untuk RTM, pengadaan ternak babi, dan pengadaan pipa untuk jaringan air bersih.
Arman Tanono yang didampingi beberapa rekannya seusai menyerahkan dokumen laporan ke pihak Kejaksaan Negeri TTS mengatakan, mereka telah melaporkan mantan Kepala Desa (Kades) Nulle, Oskar Selan.

Karena menurutnya ada beberapa kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai. “Dokumen laporan berupa surat telah kami serahkan. Ini ada bukti tanda terima dari penerima surat. Dalam surat itu telah kami sampaikan ada empat hal yang kami duga telah disalahgunakan oleh Kepala Desa Oskar Selan”, tegas Arman sambil memperlihatkan tanda terima surat pengaduan.
Lebih lanjut Arman mengisahkan secara detail dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh Oskar Selan sebagai kepala Desa Nulle adalah mangkraknya pembangunan gedung PAUD Nulle. Dimana pada tahun 2018 dianggarkan dana yang bersumber dari Dana Desa senilai Rp. 144.505.815 namun pada pelaksanaannya gedung tersebut belum selesai dikerjakan.

Bahkan ketika dilakukan penelusuran oleh Aliansi Anti Korupsi (Araksi) Kabupaten Timor Tengah Selatan, semua dana yang dialokasikan untuk pembangunan gedung PAUD tersebut telah dicairkan seratus persen. Sedangkan untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat (2018) melalui pengadaan bibit babi senilai Rp. 80.000.000, juga (diduga) dilaksanakan tidak transpran sehingga ada indikasi penyelewengan.
Sementara untuk anggaran tahun 2017, melalui program bantuan bahan non lokal yang dianggarkan kurang lebih Rp. 10.000.000 untuk 40 unit rumah juga dilaksanakan tidak transparan. Bahkan untuk pengadaan pipa yang dianggarkan dana senilai Rp. 80.000.000 untuk membangun jaringan air bersih, (diduga) pemerintah desa tidak mengadakan pipa yang baru tetapi menggunakan jaringan pipa yang sebelumnya telah dibangun melalui program Pamsimas tahun 2010.
Dari keempat point laporan tersebut, menurut Arman masyarakat Desa Nulle telah dirugikan. Bahkan dari hasil audit internal, mereka menduga nilai kerugian mencapai Rp. 200.000.000. “kami masyarakat desa Nulle telah dirugikan, jika menggunakan hitung-hitungan kami maka kerugian mencapai Rp. 200.000.000 Kendatipun demikian, kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan.

Karena hari ini kami telah menyerahkan ke penegak hukum, jadi biarlah diproses secara hukum”, kata Arman bernada spontan.
Senada dengan Arman, Ketua Pemuda Desa Nulle Kecamatan Amanuban Barat, Simon Petrus Benu pun menyampaikan harapannya agar persoalan ini segera dituntaskan. Karena menurutnya dengan menempuh jalur hukum, maka persoalan di desa Desa Nulle dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya.

“Dengan kehadiran kami di sini adalah bukti bahwa kami tidak main hakim sendiri. Kami sangat percaya para penegak hukum. Tugas kami hanya mengawasi dan melaporkan/menginformasikan jika ada indikasi yang kurang baik. Dan hari ini kewajiban itu telah dipenuhi”, Demikian Ketua Pemuda Desa Nulle menambahkan.
Untuk diketahui bahwa, selain Kejaksaan Negeri TTS, laporang pengaduan masyarakat Desa Nulle telah disampaikan ke enam instansi lainnya. Diantaranya lembaga pemerintahan yakni, Bupati TTS (sebagai pemerintah Kabupaten) DPRD Kabupaten TTS, Dinas PMD, Inspektorat, Kecamatan serta satu lembaga penegak hukum yakni Kepolisian Resort (Polres) Timor Tengah Selatan. Dan hingga informasi ini diberitakan, pihak kejaksanaan Negeri Timor Tengah Selatan belum bisa dikonfirmasi terkait aduan yang telah disampaikan oleh masyarakat Desa Nulle. (Jekson Faot)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkini

To Top