Berita Utama

PARTAI HANURA KABUPATEN SIKKA DUKUNG PULBAKET TIPIKOR POLRES SIKKA

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Terkait Dugaan “Mark-Up” Tunjangan Perumahan dan Transportasi Anggota DPRD

Maumere,Metrotimor.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kabupaten Sikka Fabianus Boli mendukung proses Pulbaket (Kumpul Bahan Keterangan) oleh Unit Tipikor Satreskrim Polres Sikka atas dugaan Mark-Up terhadap tunjangan perumahan dan transportasi bagi Anggota DPRD  Kabupaten Sikka.

Pantauan media ini, Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka Fabianus Boli ketika dikonfirmasi oleh tim Tipikor Satreskrim Polres Sikka, Sabtu 29 Desember 2018 di Sekretariat DPC Partai Hanura mengatakan berdasarkan bukti yang ada dan dengan menggunakan asas Praduga tak bersalah Partai Hanura mendukung agar dugaan mark-up yang terjadi tetap di proses sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku.

 

 

 

 

Menurut Fabi Boli dugaan mark-up ini sesungguhnya telah melampaui standar kepatutan dan kelayakan menurut ketentuan yang telah diatur dalam PP nomor 18 Tahun 2017, dan realitas sosial masyarakat Sikka.

Pantauan Media ini dalam pulbaket tersebut hadir juga fungsionaris DPP Partai Hanura Petrus Selestinus sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Bidang Hukum dan HAM, Silvester Nong Manis tim Advokasi LBH Hanura Sikka dan sejumlah pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka.

Lebih lanjut Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka mengatakan bahwa sesuai Peraturan Bupati (Perbup) nomor 35 tahun 2017 telah dilakukan kajian terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan transpotasi bagi anggota DPRD yakni sebesar 6 juta dan 9 juta. Namun dalam proses selanjutnya Bupati mengeluarkan Perbup nomor 45 hanya berdasarkan risalah rapat dan hasil sinkronisasi dan menentukan besaran tunjangan perumahan senilai 10 juta rupiah dan tunjangan transportasi sebesar 12,5 juta rupiah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya mark-up tersebut, tegas Fabi Boli. Dalam kesempatan ini Fabianus Boli juga menunjukkan beberapa dokumen pendukung sebagai bukti atas dugaan tindakan mark-up tersebut untuk pengembangan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan untuk ditentukan apakah rangkaian persitiwa yang disuarakan oleh Partai Hanura saat menggelar aksi damai di gedung DPRD masuk dalam kategori Tindak Pidana Korupsi atau bukan. Dan kalau itu merupakan tindak pidana korupsi maka apakah cukup beralasan untuk menetapkan anggota DPRD Sikka sebagai tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban secara pidana korupsi.

Sementara itu Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura yang juga Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus,SH, mengapresiasi reaksi cepat yang dilakukan oleh Polres Sikka melalui unit Tipikor Kasatreskrim Sikka yang dengan sigap langsung menurunkan timnya untuk melakukan Pulbaket atas dugaan mark-up terhadap tunjangan anggota DPRD Kabupaten Sikka dengan melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen. Dengan demikian dugaan mark-up telah memasuki proses pulbaket oleh Polres Sikka melalui unit Tipikor Kasatreskrim Sikka. (Fransdh)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkini

To Top