Berita Utama

DPC Partai Hanura Kabupaten Sikka Pertanyakan Integritas DPRD Sikka.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Gelar Aksi Demo bersama Rakyat di Gedung DPRD Kabupaten Sikka

 MAUMERE,METROTIMOR.com – Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (DPC HANURA) Kabupaten Sikka menggelar aksi demo dengan DPRD Kabupaten Sikka dalam rangka memastikan eksistensi anggota DPRD sebagai representasi dari keterwakilan mereka kepada masyarakat yang telah memilih mereka.

Pantauan Metrotimor.com, Senin 24 Desember 2018, Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sikka dibawah komando Ketua DPC Fabianus Boli bersama pengurus dan simpatisan Partai HANURA serta perwakilan dari masyarakat Kabupaten Sikka mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sikka untuk menggelar demo. Dalam aksi demo tersebut Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten Sikka membacakan 5 point pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Sikka. Hal ini dilakukan karena adanya upaya dari anggota DPRD Kabupaten Sikka untuk menunda penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2019. Dalam pernyataan sikap tersebut ada indikasi bahwa DPRD Kabupaten Sikka sengaja menunda Penetapan RAPBD 2019 karena adanya penurunan tunjangan rumah dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam pernyataan sikap point IV disampaikan bahwa berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2017 oleh Bupati Sikka Drs. Yoseph Ansar Rera tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sikka tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017.

Terkait hal ini Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sikka menyatakan telah ada indikasi pelanggaran atau markup yang dapat merugikan keuangan negara. Untuk itu Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sikka akan mengambil sikap untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Maumere dan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pantauan Metrotimor.com, bahwa besaran tunjangan perumahan dan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sikka sesuai Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2017 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 untuk tunjangan perumahan sebulan dan Rp. 12.500.000 untuk tunjangan transportasi sebulan. Besaran Tunjangan ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2017 dan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017. (Fransdh)

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkini

To Top