Hukrim

Merci Tian: Upah Guru Honor Hanya Rp800 ribu

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KUPANG,METROTIMOR.com–Ribuan pegawai yang berstatus kontrak dan honor membludak di Milenium Ballroom, JalanTimor Raya, Kelapa Lima, Kota Kupang, Selasa (6/11/2018) pagi.

Seperti diberikatan  Pos Kupang.com Kedatangan ribuan pegawai non-PNS ini bukan tanpa sebab.Mereka diundang untuk mengikuti Konsolidasi Akbar yang diselenggarakan Komite Nusantara ASN DPW NTT. Konsolidasi ini menuntut pengesahan revisi Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN yang diusulkan Anggota DPR RI Komisi V Rieke Diah Pitaloka dan Ketua Umum Konsolidasi Nusantara ASN Mariani Sitompul.

Pada kesempatan itu, Mariani yang berbicara di hadapan ribuan tenaga honorer (K2 dan Non-K), pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tidak tetap Non-PNS memberikan pencerahan mengenai pentingnya pengesahan undang undang revisi tersebut yang bisa mengubah nasib para tenaga honor di Indonesia.

Menurutnya, pengesahan revisi undang undang yang dimaksud ada pada pasal 131 A. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90.

Ia pun meminta para tenaga kontrak diangkat menjadi PNS secara berkeadilan.
Dalam sesi tanya jawab, terungkap pula jeritan dan rintihan hati para tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara selama belasan hingga puluhan tahun. Salah satunya adalah Dina seorang guru sekolah dasar.

Menurutnya, kegiatan konsolidasi akbar sangat bermanfaat dan bisa menghimpun semua tenaga honorer di NTT.

“Kegiatan seleksi CPNS sedang berlangsung. Anggota DPR buat apa saja karena pegawai honor usia 35 tahun tidak bisa diangkat lagi. Kenapa guru juga dipeta-petakan. Dana bagi sekolah hanya diperuntukkan bagi sekolah inpres dan negeri. Sedangkan kami guru swasta juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita minta langsung diangkat saja jadi ASN. Tidak perlu pakai tes lagi,” keluhnya.

Jecky Hule, seorang guru kontrak SDN Tuadale Kupang Barat mengakui uang insentif untuk tenaga guru honorer cuma Rp100 ribu. Ia mengatakan di kampunya pegawai yang berstatus PNS hanya kepala sekolah.  “Guru lainnya masih honor.”

Mariani mengungkapkan setiap ASN mengalami dua kali ujian dan dua kali pengangkatan. Sementara nasib pegawai non PNS masih tak tentu.

“Bagaimana dengan kita? Kita berjuang terus. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Harus terus berjuang. Sesuai pasal 131 A pengangkatan dilakukan secara bertahap. Yang sudah lama mengabdi diangkat duluan.”

Merci Tian yang sudah 10 tahun berstatus guru kontrak dari Sulamu, Kabupaten Kupang membeberkan fakta lainnya. Diakuinya, honor untuk pegawai non PNS berijazah sarjana sebesar Rp 1 juta. Sedangakn untuk yang berijazah SMA sebesar Rp800 ribu untu. Itu pun, katanya, pembayaran dilakukan sebanyak dua kali yakni pada bulan Agustus dan November.

“Dalam SK ada uang lauk pauk tapi tidak pernah ada. Kemana uang tersebut. Ke kantong siapa?” Fakta lainnya, beber Merci, Pelatihan Kurikulum K13 sudah ditutup pada tahun 2018 dan semua pelatihan itu sudah mereka ikuti dengan baik. “Lalu nanti yang lulus PNS mau mengajar apa?”

Ia pun meminta KNASN mengawal validasi dan verifikasi data para pegawai non PNS yang nantinya akan diangkat menjadi PNS.

Menjawabi pelbagai keluhan ini, Mariani menjelaskan, dalam UU Nomor 4 Tahun 2014 hanya diakui dua kepegawaian yakni PNS dan P3K.

“Pemerintah sekarang sedang memperjuangkan itu.” Dijelaskannya, hanya Undang Undang revisi tersebut yang bisa mengubah dan mengakomodasi nasib para tenaga honorer dan bukan keputusan presiden atau peraturan presiden.

Disaksikan Pos Kupang, ribuan tenaga pegawai non PNS menyemut di Milenium Ballroom. Kebanyakan dari mereka datang dengan masih mengenakan pakaian dinas dan berasal dari wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Bahkan sebagian besar merupakan pegawai non PNS yang sudah mengabdi cukup lama. Saking banyaknya peserta yang hadir, panitia pun mengizinkan para peserta duduk lesehan di depan panggung utama. Mereka tampak antusias bertanya dan mendengarkan penjelasan dari para pembicara.

Mariani pun mengajak para pegawai non PNS untuk terus berjuang menuntut hak dan nasib mereka dengan cara yang benar.  Yang menjadi MC dalam konsolidasi akbar itu adalah Donna Pingak. Hadir juga Tim

Alpha Zona NTT yang berjanji akan memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Selain itu, ada Rieke Diah Pitaloka yang juga hadir sebagai Ketua Nasional Tim Alpha. M. Herviano selaku sekretaris nasional tim. Para pengurus PDIP NTT Nelson Matara, Niko Frans, Emi Nomleni dan Frans Lebu Raya.(* http://kupang.tribunnews.com)

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkini

To Top