Berita Utama

Tolak Perdagangan Orang, Aksi Rakyat NTT Menggugat Sampaikan Tiga Tuntutan Rakyat.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KUPANG, METROTIMOR.com– Puluhan organisasi masyarakat di Kota Kupang yang tergabung dalam Aksi Rakyat NTT Menggugat mengajukan tiga tuntutan terkait persoalan human trafficking yang terjadi di NTT.
Tiga tuntutan itu adalah: Moratorium pengiriman TKI ke Malaysia, tangkap dan adili mafia perdagangan orang, dan turunkan dan penjarakan pejabat publik yang mendiamkan pelaku perdagangan orang karena mereka adalah bagian dari kolonialisme.

Tiga Tuntutan Rakyat itu disampaikan dalam aksi demonstrasi dan orasi di halaman Polda NTT dan kantor Gubernur NTT pada Rabu (28/3/2018).

Mereka membawa serta serta peti-peti jenasah sebagai tanda solidaritas pada buruh migran yang meninggal di luar negeri. Aksi itu diikuti oleh ribuan orang yang menolak perdagangan orang dan keluarga korban perdagangan orang.

Tiga tuntutan yang ditandatangani oleh 94 lembaga organisasi masyarakat didasarkan oleh fakta semakin banyaknya buruh migran asal NTT yang meninggal di luar negeri.

Data BNP2TKI menunjukkan bahwa 90 persen korban buruh migrant asal Indonesia yang meninggal di luar negeri pada tahun 2017 berasal dari NTT. Sedangkan tahun ini saja sudah 23 warga asal NTT yang pulang dalam kondisi meninggal.

Aksi Rakyat NTT Menggugat juga menyayangkan sikap BP3TKI yang terkesan terlalu birokratis dalam menangani kepulangan buruh migran yang meninggal.

Ketika jenasah mereka tiba di kargo bandara yang ditanya oleh BP3TKI adalah ’Mana surat identitas mereka’. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada rasa kedaruratan dan kemanusiaan.

Sementara itu, pemerintah daerah dan presiden RI dinilai hanya bisa terenyuh tetapi tidak punya rencana kebijakan yang memadai dalam melawan kasus perdagangan orang.

Padahal menurut mereka, ini adalah jenis kejahatan baru yang skalanya sama dengan terorisme dan perdagangan narkoba.

Dari rilis pers oleh Aksi Rakyat NTT Menggugat, Tiga Tuntutan Rakyat Indonesia di NTT itu kemudian dijabarkan dalam delapan poin. Satu diantarnya adalah meminta agar pemerintah daerah di NTT segera menyatakan bahwa NTT adalah provinsi darurat perdagangan orang.

Pemerintah Daerah, baik kota, kabupaten dan provinsi, dituntut segera melakukan tindakan emergency untuk melakukan tindakan pencegahan dalam proses rekrutmen perdagangan dengan cara: menangkap para PL (Perekrut Lapangan) yang liar merekrut dan menjual orang, menangkap pemilik PPTKIS yang terbukti melakukan perdagangan orang, dan membersihkan BNP2TKI/BP3TKI, memastikan tidak ada petugas BNP2TKI/BP3TKI yang memiliki PPTKIS agar tidak terjadi konflik kepentingan.(**Lenso)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkini

To Top