Berita Utama

Kisruh Pembangunan Gedung Serba Guna, Rita : Saya Bukan Penipu Tapi Tertipu

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Kupang, metrotimor.com-Pembangunan sebuah gedung serbaguna di Jln. Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT, berujung di meja hijau lantaran kontraktor dan pihak pemilik pekerjaan tidak sepaham dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Menanggapi pemberitaan di beberapa media online, tentang laporan pihak kontraktor, Djesriana Luiza Paah,(pelapor) yang merasa ditipu oleh pihak pemilik pekerjaan , Rita Jauwata, (terlapor) ke Pengadilan Negeri Kupang, terlapor pun angkat bicara.

“Dalam kasus ini saya yang jadi korban, saya bukan penipu tapi tertipu,” bantah Rita.

Dia menjelaskan, bahwa sebenarnya pihaknya sudah melaporkan Djesriana Luiza Paah ke pihak berwajib tetapi sebagai hamba Tuhan Ia tidak tega melakukannya.

“Dia yang lapor jadi kita terpaksa harus beberkan semua biar kebenaran terungkap, apa yang dia sampaikan itu terbalik dari yang sebenarnya”, tandas Rita.

Menurut Rita, ketia Ia berencana untuk membangun, Ia dihubungi oleh pelapor yang kebetulan merupakan pasien di klinik kecantikannya, dengan berbagai prestasi yang disampaikan, akhirnya Ia yakin untuk menggunakan Jasa pelapor dan kontrak kerja pun dibuat.

“Dia kesini sebagai pasien saya, dia tu kalibernya bohong,  dia cerita kalau dia itu sarjana luar negeri, pendidikan Australia, katanya dia tau dan ahli dalam bidang tekhnik, kita kan ndak tau dia, dia juga bilang bahwa dia itu yang merancang dan mengawasi pembangunan Bank Indonesia sebagai konsultan perencana dan pengawas, modusnya dia datang ke saya itu dia mengatakan, saya tidak mau cari untung, saya mau kasih perpuluhan untuk Tuhan, saya pun terbuai dan kami bikin kontrak senilai Rp 2.5 miliar”, bebernya.

Lanjut Rita, Ia terkejut ketika melihat berkas gugatan tertera pekerjaan pelapor sebagai ibu rumah tangga, “Saya bingung, orang ini kontraktor atau bukan seh, kok di gugatan tertulis ibu rumah tangga, saya dibohongi donk sama dia”, pungkasnya.

Terkait materi gugatan tentang sikap terlapor (pemilik pekerjaan) yang secara sepihak menghentikan pekerjaan, Kepada awak media, Rabu (5/4), suami terlapor, Frans C Homalessy, mengatakan hingga saat ini istrinya belum pernah mengeluarkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja.

“Kami hanya minta pertanggungjawaban anggaran yang sudah kami keluarkan sebanyak Rp 1.6 miliar, lalu kontraktor ini mulai menghindar, kami cari ke alamat rumah yang pernah dia kasi tetapi ternyata itu rumah orang lain, alamat palsu,  kemudian dia melapor ke pengadilan bahwa kami merugikan dia, aneh”, ungkap Frans.

Selanjutnya Dia menjelaskan bahwa setelah membaca gugatan pelapor, Ia merasa sangat lucu karena ada kejanggalan yakni nilai tuntutan di gugatan berbeda dengan nilai kontrak.

“Nilai kontrak Rp 2.5 miliar, tetapi nilai gugatan Rp 2.8 miliar, aneh juga yach?”, ungkap Frans.

Menurut Frans, Uang yang sudah dibayar ke pihak pelapor sebesar Rp 1. 645 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 2.5 miliar dan menurut pelapor pembangunan sudah mencapai 70%, namun setelah di cek realisasi perkerjaan ternyata berantakan.

” saya meminta tim ahli teknis dari Politeknik Undana untuk melakukan audit dan ternyata hasilnya baru 42 persen namun fondasi yang sudah dibuat tidak layak digunakan untuk gedung dua lantai, harus di rombak semua, ini pembohongan yang sudah keterlaluan”, ujar Frans kesal.

Sementara kuasa hukum terlapor, Yanti Seubelan, S.H, mengatakan pihaknya memiliki dua (2) tuntutan yakni sesuai hasil Audit tim teknis pekerjaan baru mencapai 42 prosen sehingga kembalikan sisa dana yang sudah diambil, yang kedua pelapor di PHK dan mengalihkan pekerjaan ke kontraktor lain.

“Awalnya kami membuka ruang untuk mediasi tetapi karena tidak di indahkan maka keputusan yang mulia Hakim yang akan kita pakai agar semua mendapat kepastian Hukum”, tegas Yanti.

Di tempat terpisah, Kuasa Hukum Pelapor, Novan Manafe, S.H, menegaskan sesuai gugatan dalam perkara perdata nomor 58/pdt.G/2017/PN. Kpg,  Ia bertekad mendampingi kliennya mendapatkan hak-haknya.

“Kita berharap hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilya,

Kita melakukan gugatan sesuai fakta hukum, seharusnya pekerjaan berakhir tanggal 15 Desember 2016 tetapi diberhentikan secara sepihak sehingga klien saya mengalami kerugian, oleh karena itu pihak pemilik pekerjaan wajib bertanggungjawab”, tegas Novan. (Nyongky)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terkini

To Top